I. Pendahuluan
Kemiskinan bukanlah permasalahan baru bagi setiap negara yang ada di dunia. Hanya saja tergantung dari peran Pemerintah Negara itu sendiri dalam menyikapi dan meanggulangi permasalahan kemiskinan tersebut. Dalam setiap pembangunan suatu negara, pemerataan di segala bidang menjadi tujuan utama dalam mensejahterakan masyarakatnya agar tercapai suatu keadaan yang disebut dengan “Masyarakat Madani”. Untuk mencapai hal ini, maka di butuhkan sistem pemerintahan yang Pro pada kepentingan masyarakatnya. Bukan hanya sekedar mencapai tujuan pribadi dan kelompoknya di atas penderitaan masyarakat yang berkelanjutan. Selain sistem pemerintahannya, harus di dukung pula dengan wakil rakyat yang memang benar-benar menepati sumpah jabatannya pada saat di lantik. Sesuai dengan janjinya di hadapan orang banyak bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan tugasnya untuk mencapai kemakmuran masyarakatnya, bukan memakmurkan keluarganya agar bisa hidup di atas kemewahan materi dan menikmati stratifikasi sosialnya semasa bertugas.
Di Indonesia, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional. Namun, faktanya bahwa ini menjadi masalah klasik yang tak kunjung ada akhirnya. Harapan besar masyarakat Indonesia kelas bawah yaitu pemerataan di segala bidang dan berakhirnya penderitaan kemiskinan yang mereka alami. Untuk itu, menjadi pertanyaan besar yang menjadi bahan pemikiran kita bersama, mampukah permasalahan kemiskinan di Indonesia ini di selesaikan atau pun di minimalisirkan ? Berikut ini akan Penulis paparkan sedikit tentang kemiskinan di Indonesia dan memberikan solusinya, semoga bermanfaat untuk bahan diskusi kita bersama.
II. Identifikasi masalah
Masyarakat Indonesia selalui di hantui oleh rasa takut akan kemiskinan, untuk tidak jatuh pada ranah tersebut banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memerangi kemiskinan. Kemiskinan yang bagaimana yang di maksud ? Mari kita bahas bersama.
Miskin menurut pengertian dari Kamus Ilmiah Populer susunan Pius A Partanto dan M.Dahlan Al Barry adalah tidak berharta ( hartanya tidak mencukupi kebutuhannya ), serba kekurangan. Ini merupakan kemiskinan yang akan kita bahas, namun di samping itu istilah kemiskinan juga dipergunakan dalam berbagai kalimat seperti kemiskinan moral dan kemiskinan intelektual. Potret kemiskinan dapat kita lihat dari kekurangan materi yang melanda masyarakat, diantaranya kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan atau perumahan.
Orang-orang yang bagaimana yang di kategorikan miskin ? apakah orang-orang yang tidak bekerja atau pengangguran ? tidak hanya itu saja, menurut penulis orang-orang yang bekerja pun dapat di kategorikan miskin seperti orang-orang yang pekerjaannya hanya menjadi pedagang koran, pemulung, pedagang kaki lima, supir angkutan umum, buruh pabrik, buruh pelabuhan, tukang parkir, dan lain sebagainya yang penghasilannya tidak tetap dan bahkan berada di bawah UMR ( Upah Minimum Regional ). Kaum seperti mereka ini rasanya pantas apabila mendapatkan BLT ( bantuan langsung tunai), beda lagi dengan orang-orang yang bekerja dengan penghasilan diatas rata-rata dan teratur setiap bulannya dari perusahaan ternyata masih juga mengharap BLT. Apakah mereka tergolong orang yang miskin ? Ini namanya sengaja menjerat diri dalam ranah kemiskinan hanya untuk mendapatkan sedikit materi dari Pemerintah, selalu saja merasa tidak cukup atau tidak puas dengan keadaan yang telah di perjuangkannya. Kategori miskin lainnya selain dari jenis pekerjaan dan penghasilannya juga dapat di lihat dari tingkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan pokok keluarganya seperti sandang, pangan, dan papan ( perumahan ). Dapat kita lihat fenomena di sekeliling kita, banyak anak yang putus sekolah karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya. Masalah lainnya seperti kemampuan dalam pemenuhan gizi, jangan kan memikirkan gizi, makan saja terkadang hanya dua kali sehari bahkan ada yang hanya satu kali sehari. Kategori lainnya yaitu orang-orang yang tidak punya rumah dan orang-orang yang rumahnya jauh dari kata layak huni seperti lantainya yang masih dari tanah atau bahkan atapnya pun dari daun rumbia, dengan fasilitas yang kurang terjamin sanitasinya. Perumahan yang layak masih menjadi suatu angan-angan saja bagi orang-orang miskin, beda sekali kategori layak yang ada dalam pemikiran Pemerintah. Di katakan layak namun jauh dari layak. Jadi, intinya mereka masih belum menikmati fasilitas agar jauh dari kategori orang-orang miskin.
Yang menjadi pemikiran penulis, saat ini masyarakat banyak mengaku miskin padahal mampu untuk kredit motor dan alat-alat elektronik lainnya hanya untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah seperti BLT ( bantuan langsung tunai ), zakat fitrah, Raskin ( beras miskin ) dan bantuan lainnya. Jangan mau mengkatogorikan diri sebagai orang miskin. Apa sebab dari kemiskinan ? kemiskinan diantaranya di sebabkan oleh :
1. Sistem yang tidak merata oleh Pemerintah yang memegang kekuasaan, pengentasannya yaitu dengan cara merubah sistem yang berlaku tersebut.
2. Karena malas, tidak ada etos kerja, cepat merasa puas, tidak terampil, dan seterusnya. Cara mengentaskan yaitu dengan mengubah sifat pribadi yang negatif dengan sifat-sifat yang positif, konstruktif dan produktif, sehingga menjadi orang mapan dan sejahtera. Cara berpikir rasional harus di tumbuhkan, mau bekerja keras, tidak mudah putus asa, terampil dan terus menerus menambah pengetahuan dan penguasaaan teknologi. Hal ini tentunya harus juga di dukung oleh Pemerintah dengan cara memberikan pendidikan yang layak, pelatihan, dan pinjaman modal yang produktif agar masyarakat bisa merubah keadaan perekonomian yang mulanya di kategorikan miskin berubah menjadi masyarakat yang lebih sejahtera.
3. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, dampak dari permasalahan krisis ekonomi ini diantaranya makin meningkatnya anak putus sekolah, pengangguran karena di PHK oleh perusahaan, masyarakat yang menderita gizi buruk, busung lapar dan bahkan ada yang makan “nasi aking”.
4. Selanjutnya juga disebabkan oleh masyarakat kategori ekonomi kelas menengah ke atas yang kurang memiliki rasa empati dan apatis terhadap orang-orang miskin di sekitarnya. Hal ini perlu kesadaran individu agar bisa membuka diri untuk lebih peka dalam membantu sesama. Wujud dari rasa empati dapat di lakukan secara individu maupun kolektif dengan cara di koordinir. Pembayaran zakat dan bersedekah pada fakir miskin jangan hanya menunggu saat bulan puasa saja, tetapi juga dapat di lakukan kapan saja agar dapat meringankan beban sesama. Sikap kurangnya empati masyarakat dan apatisme dapat menambah penderitaan kaum miskin sehingga terjadilah fenomena “bunuh diri”. Agar permasalahan ini tidak terjadi tentunya dapat di sikapi dengan cara lebih peka terhadap permasalahan yang di hadapi orang lain.
5. Kebijakan Pemerintah juga tentunya menjadi penyebab kemiskinan, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri dapat di lihat usahanya dalam menyusun kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan seperti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan. Namun faktanya kemiskinan belum juga terselesaikan. Jadi perlu adanya kebijakan pemerintah yang lebih konkrit lagi agar permasalahan kemiskinan dapat di minimalisirkan bahkan di selesaikan. Pemerintah masih tergolong lambat dan terkesan kurang serius dalam menanggapi masalah ini, sehingga permasalahan kemiskinan di Indonesia belum atau bahkan tidak dapat di selesaikan hingga saat ini. Sebenarnya Pemerintah sudah berusaha mengentas kemiskinan dengan cara melaksanakan berbagai program seperti raskin ( beras miskin ), dana Bos, BLT, pelatihan, dan sebagainya. Namun pelaksanaanya kurang efektif sehingga tidak mencapai tujuan akhir dari program tersebut. Diantaranya di sebabkan oleh praktek KKN ( Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme ).
6. Kondisi Geografis yang sulit dijangkau untuk memberikan bantuan juga menjadi salah satu penyebab kemiskinan yang tidak terselesaikan, karena jalan yang masih turun naik bukit, hutan belantara, menyeberangi sungai dan kondisi geografis lainnya yang menjadi salah satu kendala pemerataan pemberian bantuan dan pembangunan. Hal ini dapat berangsur-angsur di selesaikan dengan solusi yaitu membangun fasilitas jalan dan angkutan yang baik agar dapat mendistribusikan bantuan.
7. Bencana Alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami di Aceh, dan peristiwa lumpur PT.Lapindo Berantas di Sidoardjo Jawa Timur membuat masyarakat kehilangan harta bendanya sehingga mereka harus mengulang kembali membangun perekonomian dari awal lagi. Bantuan pemerintah dan masyarakat lainnya tidak cukup untuk membantu mereka dalam memulihkan materinya seperti semula.
Permasalahan kemiskinan ini dapat kita jumpai di kota besar seperti Jakarta yang menjadi Ibu Kota Negara dan juga di pedesaan di daerah Jawa dan Indonesia bagian timur. Contohnya di Jakarta, dapat kita lihat di daerah kali Ciliwung, Kali Angke, di sepanjang rel kereta api, dan bawah kolong jembatan. Padahal Jakarta merupakan daerah yang dekat dengan pusat Pemerintahan Pusat, tetapi masih saja kurang terjangkau dalam memberikan pelayanan yang lebih baik untuk meminimalisir angka kemiskinan. Apalagi daerah lainnya yang jauh dari jangkauan. Berbagai pekerjaan kaum miskin dapat kita lihat di kota-kota besar seperti pemulung, pengamen, pedagang asongan, pedagang kaki lima, peminta-minta atau nama lainya “Gepeng”.
Dampak permasalahan kemiskinan ternyata sangat kompleks, diantaranya yaitu :
1. Pengangguran
Meningkatnya jumlah pengangguran menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat menjadi menurun. Karena mereka tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Menurunnya daya saing Indonesia terhadap negara lainnya
Buruknya pembangunan Sumber Daya Manusia menyebabkan melemahnya daya saing Indonesia terhadap negara lainnya. Daya saing menjadi ukuran dalam mengetahui kemampuan suatu negara dalam bersaing dengan negara-negara lainnya.
3. Meningkatnya kriminalitas
Orang-orang yang menganggur atau pekerjaannya kurang mendapatkan penghasilan akan menyebabkan dirinya melakukan tindakan kriminalitas yang dapat merugikan orang lain. Diantaranya seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, penculikan, penipuan, pembobolan ATM bahkan juga cara-cara rapi lainnya seperti melalui hipnotis, sms berhadiah, kupon berhadiah, menjadi makelar kasus, makelar pajak dan lain sebagainya.
4. Meningkatnya angka anak-anak putus sekolah
Masyarakat miskin pada umumnya terkendala biaya pendidikannya, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas maka konsekuensinya yaitu harus mau mengeluarkan biaya yang tidak sedikit atau mahal. Karena sekolah-sekolah yang tergolong berkualitas biaya pendidikannya kurang mampu di jangkau oleh masyarakat miskin. Akhirnya kondisi masyarakat miskin menjadi semakin terpuruk, rendahnya pendidikan anak-anaknya akan mengurangi kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan merubah perekonomian keluarganya. Ini dapat menyebabkan bertambahnya pengangguran karena tidak mampu bersaing di era globalisasi.
5. Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat miskin
Kesehatan merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan kesehatan kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Orang-orang yang mampu atau tergolong memiliki ekonomi kelas menengah ke atas memiliki jaminan kesehatan yang memadai. Namun, bagi masyarakat miskin yang rentan dengan penyakit sangatlah susah dalam mendapatkan fasilitas kesehatan, untuk berobat ke puskesmas saja mereka terkendala masalah keuangan. Hampir setiap rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya menerapkan tarif pengobatan yang sangat mahal dan tidak bisa di jangkau oleh masyarakat miskin. Kartu sehat ataupun surat jaminan kesehatan masyarakat tidak berjalan efektif, surat keterangan tidak mampu pun tidak menjadi bahan tolerir pihak rumah sakit. Sehingga mereka mendapat pelayanan yang buruk.
6. Konflik Sosial bernuansa SARA ( suku, agama, dan ras )
Salah satu contohnya seperti kasus etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, yang bertikai karena memperebutkan lahan pekerjaan. Hal ini salah satunya juga di sebabkan oleh kondisi kemiskinan yang semakin akut dan pembangunan yang tidak merata.
Tidak ada manusia yang ingin terlahir dalam keadaan ekonomi terpuruk atau miskin, semua orang ingin hidup layak dan mendapat pelayanan publik yang baik dari Pemerintah. Untuk itu seharusnya kita harus bahu membahu dalam memberikan bantuan pada yang membutuhkan, harus lebih peka terhadap penderitaan orang-orang di sekeliling kita.
III. Pembahasan
Jacobus Ranjabar, S.H., M.Si dalam bukunya Perubahan Sosial dalam teori makro ( hal : 128-132, 2008 ) memaparkan bahwa kemiskinan merupakan isnpirasi dasar dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa dan motivasi fundamental dari cita-cita menciptakan masyarkat adil dan makmur. Maka dari itu, pembangunan dengan sistem desentralisasi yang berdasarkan Pancasila adalah pembangunan yang ingin membebaskan bangsa dan rakyat Indonesia dari kemiskinan, dan pembangunan yang berorientasi dan berkriteria pada nasib si miskin. Bila ditinjau secara umum penyebab dari kemiskinan di Indonesia dapat dikategorikan dalam tiga unsur, yaitu :
1. Kemiskinan yang disebabkan oleh “handicap” badaniah ataupun mental seseorang
2. Kemiskinan yang di sebabkan oleh bencana alam
3. Kemiskinan buatan
Selanjutnya Jacobus Ranjabar pun memaparkan bahwa yang paling relevan adalah kemiskinan buatan, yaitu buatan manusia yang dari manusia dan terhadap manusia pula. Hal ini yang dinamakan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang timbul oleh dan dari struktur-struktur ( buatan manusia ), baik struktur ekonomi, politik, sosial, dan kultur. Kemiskinan buatan itu timbulnya dan dimantapkan pula oleh : by appeasement ( sikap nrimo/nasib ) dan by neglect ( tidak menghiraukan/pengabaian atau anggap enteng, tidak urgen, malahan subversif ). Sikap ini terdapat pula dalam masyarakat dan birokrasi. Padahal aparatur negara atau aparatur pemerintah/birokrasi adalah “alat” yang harus mengabdi kepada negara dan masyarakat. Birokrasi bukanlah hulubalang kekuasaan.
Untuk di Indonesia sendiri, permasalahan kemiskinan tidak terselesaikan bisa juga karena faktor yang di paparkan di atas. Pembangunan memang sudah berdasarkan sistem desentralisasi, namun penerapannya belumefektif dan belum berdasarkan Pancasila. Berikutnya juga karena faktor mental dari orang-orang miskin itu sendiri yang makin memperparah keadaan perekonomian mereka, seperti sikap malas, mudah putus asa, hanya berharap pada bantuan pemerintah saja, serta kemisikinan buatan yang di kondisikan oleh oknum-oknum yang berada pada ranah birokrasi, yang selalu menanggap bahwa kemiskinan itu adalah permasalahan yang wajar-wajar saja dan merupakan masalah yang gampang di selesaikan. Ini lah yang di namakan kemiskinan struktural tersebut.
Selanjutnya dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar ( hal : 320, 2009 ), Soerjono Soekanto memaparkan bahwa dalam masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi suatu masalah sosial karena sikap membenci kemiskinan itu sendiri. Seseorang merasa miskin bukan karena kurang makan, pakaian, atau perumahan, tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup memenuhi taraf hidup yang ada. Hal ini terlihat di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta. Seseorang dianggap miskin karena tidak memiliki radio, televisi, atau mobil sehingga lama-kelamaan benda-benda sekunder tersebut dijadikan ukuran bagi keadaan sosial-ekonomi seseorang, yaitu apakah dia miskin atau kaya. Persoalan menjadi lain lagi bagi mereka yang turut dalam arus urbanisasi, tetapi gagal mencari pekerjaan. Bagi mereka pokok persoalan kemiskinan disebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sehingga timbul tuna karya, tuna susila, dan lain sebagainya. Secara sosiologis, sebab-sebab timbulnya masalah tersebut adalah karena salah satu lembaga kemasyarakatan tidak berfungsi dengan baik, yaitu lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi. Kepincangan tersebut akan menjalar ke bidang-bidang lainnya, misalnya pada kehidupan keluarga yang tertimpa kemiskinan tersebut.
Jeremy Seabrook dalam Peter Beilharz di bukunya Teori-teori Sosial ( hal : 322-324, 2002 ) memaparkan bahwa bencana paling besar yaitu pemiskinan jiwa manusia, kealpaan terhadap indentitas manusia, dan perbudakan terhadap kapasitas dan kreativitas manusia demi pemujaan terhadap uang. Di negara-negara kaya di Utara, golongan “semi proletariat” kini justru lebih banyak dibanding “proletariat” yang sesungguhnya. Jadi, terdapat kelompok “kaum miskin baru” kedua yang dapat di identifikasikan Seabrook sebagai “kelas pelayan” baru seperti kaum pekerja tak terampil, musiman, tak terorganisir, yang ingin bebas dari beban kerja kasar, baik buruh pabrik maupun buruh masak dan buruh rumah tangga yang kini memasuki dunia kerja baru sebagai pelayan restoran, pengasuh anak, bandar judi, pembantu rumah tangga, supir pribadi, penerima tamu, pengantar tamu, satpam, juru ketik, pelayan toko, dan sebagainya.
Pendapat dari Soerjono Soekanto dan Jeremy Seabrook dalam Peter Beilharz tersebut juga dapat kita lihat pada kondisi saat ini, timbulnya masyarakat miskin kelas baru. Seseorang merasa miskin bukan karena kurang makan, pakaian, atau perumahan, tetapi karena harta miliknya dianggap tidak cukup memenuhi taraf hidup yang ada. Karena harta di anggap sebaai suatu alat untuk mencapai kedudukan sosial yang lebih baik di dalam masyarakat, agar adannya penghargaan dari masyarakat lainnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk menghalalkan segala cara dalam mengumpulkan harta tersebut seperti yang di lakukan para “Markus” dan “Makelar Pajak”. “Kaum miskin baru” yang di katakan Jeremy Seabrook dalam Peter Beilharz pun terdapat banyak di Indonesia, mereka juga tergolong orang-orang yang kurang bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehingga terkadang masih saja mengaku miskin agar mendapatkan bantuan Pemerintah seperti BLT, Raskin, Uang zakat lainnya, perumahan layak huni dan lain sebagainya. Jangan mau untuk mengaku miskin kalau kita masih mampu berdiri di atas kaki sendiri, berusaha semaksimal mungkin dan tidak mudah putus asa. Hilangkan sikap mental penjajah yang di wariskan oleh bangsa kolonial kalau kita ingin menjadi masyarakat yang terbebas dari permasalahan kemiskinan. Perbaikan mutu pendidikan harus kita lakukan agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Amin.
IV. Kesimpulan
Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan aspek-aspek materi, seperti pendapatan dan pendidikan dan aspek-aspek non materi seperti hak untuk hidup layak. Berhasilnya pengentasan kemiskinan merupakan salah satu keberhasilan di bidang pembangunan. Maka dari itu di perlukan alternatif kebijakan-kebijakan dalam penanggulanganya, di antaranya dapat dilakukan seperti :
1. Pendataan masyarakat miskin secara berkala dan berkelanjutan
2. Pemerintah dan Swasta atau investor menyediakan peluang kerja di berbagai sektor
3. Memberikan pinjaman modal tanpa jaminan dengan bunga yang rendah
4. Pemanfaatan lahan tidur dan lahan eks tambang yang bisa di perbaiki
5. Peningkatan pelayanan pemerintah kepada masarakat terutama di bidang kesehatan , pendidikan , dan layanan publik.
6. Memberikan pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja bagi pengangguran
7. Pendekatan-pendekatan melalui sosialisasi yang berkelanjutan dan membuka kesempatan masyarakat miskin untuk mengemukakan pendapatnya
8. Pembangunan yang merata di segala bidang tanpa memandang bahwa kondisi geografis menjadi penghambat terbesar, karena semua dapat di tanggulangi secara berangsur-angsur
9. Pemberantasan KKN ( Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ) agar tidak ada penyalahgunaan hak dalam jabatan strategis di Pemerintahan maupun Swasta.
10. Menindak tegas oknum-oknum yang merugikan Negara dan masyarakat miskin
V. Daftar Pustaka
Buku
Beilharz Peter. 2002. Teori-teori Sosial : Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka. Pustaka Pelajar :Yogyakarta.
Paranto A Pius, Al Barry Dahlan M. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Arkola : Surabaya.
Ranjabar Jacobus, S.H.,M.Si. 2008. Perubahan Sosial Dalam Teori Makro : Pendekatan realitas Sosial. Alfabeta : Bandung.
Raho Bernard, SVD. 2007. Teori Sosiologi Modern. Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta.
Soekanto Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta.
Internet :
http://suarapembaca.detik.com/read/2010/02/22/081829/1303963/471/indonesia-dan-problem-kemiskinan
|
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Postingan
saya setuju sekali dengan pendapat anda mengenai orang yang mengkategorikan dirinya miskin. memang aneh, mengaku miskin tapi mampu membeli sebuah smartphone. terkadang entahlah. Pemerintah harus lebih jeli melihat agar bantuan sejenis BLT tidak jatuh ketangan yang salah.
Indonesia 's economy since the economic crisis in mid-1997 made a condition of employment Indonesia participated deteriorated . Since then , Indonesia's economic growth also never reach 7-8 percent .
togel singapore