PENOLAKAN KAPAL ISAP MINI OLEH PARA NELAYAN
DESA RAMBAT KECAMATAN SIMPANG KATIS KABUPATEN BANGKA BARAT
I. Pendahuluan
IPTEK merupakan pondasi utama pembangunan Nasional. Melalui IPTEK kita dapat memasuki ranah globalisasi dalam rangka menuju negara yang maju. Perkembangan pembangunan di bidang IPTEK ini termasuk usaha kaum cendikia agar adanya perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Pembangunan fisik-material ini menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Pun demikian, penerapan dan pemanfaatannya juga wajib diarahkan menuju kelestarian lingkungan.
Tidak semua elemen masyarakat menerima usaha modernisasi ini, semua tergantung wawasan dan pendidikan yang mereka miliki. Pokok permasalahan yang diangkat pada makalah ini, tergolong ke dalam usaha perubahan sosial yang direncanakan ke arah peningkatan kesejahteraan dalam rangka pembangunan di bidang teknologi. Pada saat penerapan di masyarakat ternyata mengalami kendala. Hal ini tentunya menjadi salah satu objek kajian sosiologi pembangunan yang berusaha utk menjelaskan dampak positif & negatif dari pembangunan terhadap sosial budaya masyarakat dan diterapkan untuk memecahkan atau mengenal berbagai masalah yang terjadi dalam proses pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Tentunya menarik untuk di identifikasi dan dianalisa agar dapat menghasilkan kesimpulan yang menjadi rekomendasi bagi peningkatan mutu sumber daya manusia agar tercapainya tujuan pembangunan.
II. Identifikasi Masalah
Penolakan Operasi Kapal Isap Mini Oleh Para Nelayan Desa Rambat Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Barat
Kapal isap mini merupakan alternatif pengganti TI apung. Hasil karya Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Universitas Bangka Belitung yang bekerja sama dengan PT.Timah Tbk. Penemuan mesin ini dilatar belakangi maraknya keberadaan TI apung. Jadi, selama ini TI apung menggunakan satu penyelam, dengan alat kapal isap mini maka tidak perlu lagi menyelam jadi cukup dari atas kapal saja. Dari segi keselamatan, operasi kapal isap lebih aman dibandingkan TI apung. Kapal isap bisa beroperasi sampai kedalaman 15 meter. Ketahanan tongkang dari segi life time bisa bertahan 3-4 tahun asalkan bisa dirawat dengan baik. Pemegang lisensinya adalah PT.Timah Tbk. Cara kerjanya dengan menggunkan bandul seberat 250 kg bisa mendeteksi keberadaan pasir timah. Dilengkapi mesin disel, pompa isap dan pompa semprot untuk memompa dan menyemprot air.
Namun pembangunan dalam bidang teknologi ini ternyata mendapat reaksi yang kurang menyenangkan dari masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di salah satu desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Terjadinya penolakan terhadap hasil karya anak bangsa, wujud dari penolakan beroperasinya kapal isap ini dapat dilihat dari aksi demonstrasi yang dilakukan warga Desa Rambat, Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Barat. Alasan penolakan beroperasinya kapal isap tersebut karena lokasi perairan tersebut terdapat bagan-bagan nelayan yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan. Kapal isap ini milik PT. Sarana Marindo. Pihak PemKab Bangka Barat sudah melakukan rapat diplomasi dengan warga untuk mencabut izin kapal isap tersebut dan berjanji menurunkan tim khusus untuk melakukan survei. Namun warga menilai PemKab bersikap tidak tegas dan masalah ini berlarut-larut sangat lama. Jadi, ini merupakan Pekerjaan Rumah PemKab yang tidak kunjung selesai. Masyarakat ingin melakukan pencegahan sebelum ada korban tetapi Bupati Bangka Barat malah emosi dalam menanggapi para demonstran. Sebenarnya jangan sampai ada korban dulu baru masalah diselesaikan.
Akibat dari beroperasinya kapal isap juga dirasakan para nelayan kecamatan Belinyu di Perairan Batu Atap. Pukat mereka tersangkut kapal isap dan mereka kehilangan sekitar 20 Pis pukat. Pihak yang mempunyai kapal isap berjanji akan mengganti kerugian, tapi kenyataannya mereka malah pergi dengan kapal isap tersebut dan tidak mengganti kerugian warga sehingga warga kehilangan mata pencaharian karena pukat tidak bisa dipakai lagi. Untuk membeli harus menyiapkan uang 15 Juta.
Penolakan terhadap keberadaan beroperasinya kapal isap juga terjadi di Toboali. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( HNSI ) Kabupaten Bangka Selatan menolak beroperasinya 4 buah kapal isap di wilayah perairan Sukadamai dan Tanjung Ketapang karena merusak wilayah tersebut. Sehingga dapat menurunkan penghasilan para nelayan. Bujang, selaku koordinator para nelayan berharap agar pemerintah segera menghentikan operasi kapal isap milik PT.Timah Tbk tersebut untuk menghindari konflik. Sebelumnya pihak HSNI pernah mengajukan surat kepada pemerintah tetapi belum mendapatkan tanggapan.
Masih di wilayah Toboali, masyarakat yang tergabung dalam Kerukunan Masyarakat Nelayan ( KMN ). Meraka menolak keberadaan 4 buah kapal isap ini karena masyarakat nelayan Suka Damai tidak pernah terlibat. Selain itu, beroperasinya empat buah kapal isap ini mengganggu aktivitas nelayan dan mengurangi penghasilan para nelayan.
Pemda Kabupaten Bangka Selatan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Bangka Selatan pemerintah sudah memberikan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk dua buah kapal, masing-masing milik PT.Harjulan Makmur Sentosa dan PT. Swakarsa, sedangkan dua kapal lainnya belum mendapatkan izin. Pemerintah juga telah membentuk panitia pengelola kontribusi kepada masyarakat. Panitia sedang menyusun MOU diantaranya kontribusi perusahaan akan memberikan Fee sebesar Rp.1000/kg/kapal dan perusahaan harus mempekerjakan masyarakat pesisir pantai dalam proses penambangan.
Para warga pun ada yang melakukan pembangkangan dengan mulai membetuli dan siap mengoperasi TI apung mereka, karena apabila kapal isap di izinkan untuk beroperasi di perairan laut Suka Damai dan Tanjung Ketapang maka TI apung pun akan dioperasikan.
III. Pembahasan
Dalam mata kuliah ini sudah dibahas konsep tentang pembangunan, untuk itu saya mengkaitkannya dengan dengan pokok permasalahan yang saya angkat dalam tugas ini. Permasalah penolakan operasi Kapal Isap Mini oleh para Nelayan Desa Rambat ini akan di analisa dengan menggunakan Teori modernisasi.
Perubahan sosial dan pembangunan pada umumnya yang bermakna dan bernilai positif, berlangsung menuju ke arah kemajuan dan pembaruan. Proses yang demikian dapat dikonsepkan sebagai modernisasi, yang lebih berbobot mental-spiritual daripada fisik-material. Oleh karena itu, pada proses ini lebih menonjol perilaku manusianya daripada aspek materinya. Menurut Prof. Koentjoroningrat ( 1990 : 140-141 ) secara singkat, modernisasi tidak lain adalah ”Usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang”. Berdasarkan ungkapan tersebut, modernisasi tidak akan datang dan terjadi begitu saja, melainkan harus di usahakan, di upayakan. Modernisasi yang merupakan usaha sesuai dengan zaman dan konstelasi hidup yang berlangsung sekarang atau kehidupan aktual, bahkan antisipasi terhadap perkembangan serta arus kemajuan yang terus berlangsung. Perilaku, perbuatan, dan tindakan yang demikian itu, bukan suatu kinerja yang spontan, tanpa kemampuan dan tidak bermutu, melainkan merupakan suatu penampilan yang penuh keyakinan dan percaya diri akan kemajuan dan pembaruan yang wajib dilakukan.
Modernisasi itu bukan semata-mata proses yang spontan dan tanpa perencanaan, dikemukakan oleh Anthony D. Smith ( 1973 : 62 ), ”Modernisasi merupakan proses yang dilandasi oleh seperangkat rencana dan kebijakan yang disadari untuk mengubah masyarakat ke arah kehidupan masyarakat kontemporer yang menurut pemikiran para pemimpin lebih maju dalam derajat kehormatan tertentu. Modernisasi merupakan proses mengangkat kehidupan, suasana batin yang lebih baik dan lebih maju daripada kehidupan sebelumnya, suasana kehidupan yang serasi dengan kemajuan zaman. Oleh karena itu, pada kehidupan modern, tercermin alam pikiran rasional, ekonomis, efektif, efisien menuju ke kehidupan yang makin produktif. Penerapan IPTEK merupakan karakter lain dalam kehidupan.
Menurut hipotesis Alex Inkeles ( Myron Weiner, editor : 1966 : 1966 : 90 – 93 ), manusia modern itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Memiliki kesediaan menerima pengalaman-pengalaman baru, dan memiliki sifat keterbukaan terhadap pembaruan serta perubahan.
2. Mempunyai kesanggupan mengajukan pendapat tentang berbagai persoalan, baik dari lingkungan yang dekat maupun yang jauh.
3. Memiliki pandangan yang jauh ke masa yang akan datang, atau paling tidak tentang keadaan yang sedang berlangsung saat ini.
4. Memiliki rencana dalam kehidupan dan kerja sebagai suatu hal yang wajar.
5. Memiliki keyakinan akan kemampuan manusia, karena manusia dapat belajar untuk memanfaatkan diri sendiri dan alam lingkungan.
6. Memiliki keyakinan bahwa ”suatu keadaan dapat diperhitungkan”, artinya dunia atau kehidupan yang tertib, aman, dan sejahtera itu dapat dikendalikan oleh manusia.
7. Memiliki kesadaran akan harga diri.
8. Memiliki kepercayaan terhadap kemajuan IPTEK.
9. Memiliki kepercayaan terhadap keadilan, baik penghargaan maupun ganjaran atau hukuman, wajib diberikan kepada seseorang sesuai dengan perilaku, perbuatan, dan tindakannya.
Dalam maslah pengoperasian kapal isap mini ini masih perlu adanya usaha yang berkesinambungan ( pendekatan psikologis dan pendekatan budaya ) agar nelayan Desa Rambat menerima pembangunan di bidang teknologi ini. Hal ini dalam rangka usaha ke arah kemajuan dan pembaharuan ( modernisasi ). Perilaku manusia sangat mempengaruhi proses penerimaan modernisasi. Oleh karena itu, perspektif nelayan Desa Rambat tentang Kapal Isap Mini harus diarahkan agar adanya penerimaan terhadap modernisasi. Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Universitas Bangka Belitung yang bekerja sama dengan PT.Timah Tbk dalam hal ini mengusahakan adanya modernisasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang tentunya bertujuan untuk mempermudah proses pencarian dan penggalian pasir timah di perairan dan meminimalisir jumlah korban yang tewas dalam kecelakaan kerja di TI apung. Kapal isap mini ini bukan hasil kerja yang spontan, melainkan melalui perencanaan berdasarkan kemampuan dan mutu sumber daya manusia yang telah terlatih di bidang pendidikan yang ditekuninya.
Begitu juga pihak Pemerintah, seharusnya masalah ini dapat di minimalisir apabila pemerintah bersikap transparan dalam memberikan izin dalam beropersinya kapal isap tersebut kepada masyarakat. Karena dalam hal ini masyarakat lah yang sangat dirugikan, apalagi mereka tidak bisa menikmati hasil dari ekploitasi alam tersebut. Masalah transparansi izin operasional TI apung yang timpang inilah yang berakibat pada ditolaknya rencana operasi kapal isap mini karya Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Universitas Bangka Belitung yang bekerja sama dengan PT.Timah Tbk. Ini tentunya menghambat pembagunan di bidang teknologi.
Menurut Prof. Koentjoroningrat ( 1990 : 140-141 ) secara singkat, modernisasi tidak lain adalah ”Usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang”. Tenaga pembangunan di bidang teknologi dalam pokok permaslahan yang diangkat dalam makalah ini (Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Universitas Bangka Belitung yang bekerja sama dengan PT.Timah Tbk ), jadi mereka telah berusaha untuk mengarahkan masyarakat pada tataran modernisasi. Hanya saja, masyarakat yang merupakan objek modernisasi dalam pokok permasalahan ini kurang memahaminya.
Nelayan Desa Rambat berpendapat bahwa kapal isap mini memiliki dampak negatif bagi nelayan karena dapat merusak ekosistem yang ada dilaut sehingga terumbu karang menjadi rusak dan biota laut tidak dapat berkembangbiak. Disinipun dapat dilihat bahwa kurang berperannya para pemerintah bidang pariwisata, karena secara tidak langsung mereka menyetujui beroperasinya kapal isap tersebut. Entah sadar atau pura-pura tidak tahu para pemerintah sebenarnya kapal isap juga telah merusak aset wisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Eksploitasi alam terjadi bukan hanya di darat tetapi juga dilaut sehingga rusaklah lingkungan alam kita.
Dalam permasalahan yang diangkat tersebut telah jelas bahwa masyarakat melakukan jalan yang masih tergolong diplomasi dan terorganisir, tetapi tidak ditanggapi para pemerintah dan perusahaan yang terlibat dalam pengoperasian TI apung ini.
Pemerintah seharusnya bersinergi dengan para pengusaha tersebut untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Lingkungan ini milik warga, jadi warga juga punya hak suara untuk tidak menyetujui keberadaan kapal isap ini karena banyak merugikan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi.
Selanjutnya Alex Inkeles ( Myron Weiner, editor : 1966 :95 ) menyatakan bahwa dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemoderenan seseorang, faktor pendidikan paling utama. Derajat kemodernan seseorang berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Oleh karena itu, pendidikan menempati kedudukan, fungsi, dan peranan sangat penting serta bermakna dalam meningkatkan derajat kemoderenan orang yang bersangkutan. Untuk itu, agar tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap hasil karya yang berupa kapal isap mini ini mendapat respon positif, maka tingkat pendidikan objeknya harus mengalami peningkatan. Minimal perwakilan dari pihak nelayan Desa Rambat harus memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung pemahamannya terhadap keberadaan kapal isap mini ini agar informasi yang disampaikan ke nelayan tidak mengalami kesalahpahaman dan sesat pikir.
Telah jelas tertera dalamUUD 1945 BAB XIV Pasal 33 ayat 3 menyaatakan bahwa ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Tetapi pada kenyataannya pemerintah malah mengilegalkan para warga yang menambang TI sedangkan pihak perusahaan yang berkuasa atas modal diberikan izin. Banyak sekali ketimpangan yang dirasakan sampai para warga tidak dapat menikmati hasil kekayaan alam mereka. Dalam ayat 4 pun di jelaskan ” Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Tetapi pada kenyataannya pemerintah berpihak kepada pemilik modal dan mengabaikan kemakmuran rakyat. Inilah yang terjadi dalam penolakan beroperasinya kapal isap ini. Dimana masyarakat hanya dapat menonton para pemilik modal dan elit politik yang berkuasa dan menikmati hasil alam ini, sementara mereka tidak sama sekali.
Jadi dalam masalah ini pemerintah lah yang harus tegas agar tidak terjadi konflik yang berujung pada pengrusakan kapal isap oleh para warga. Karena para warga sudah melakukan pernyataan yang bersifat diplomasi dalam negara yang katanya berdemokrasi ini. Teknologi seharusnya berbasiskan wawasan lingkungan agar tidak merusak alam.
Pemerintah seharusnya membantu perkembangan dan menjaga perasaan saling mempercayai ( mutual Trust ) diantara anggota-anggota kolektivitas, menjamin bahwa pelaku-pelaku sosial dalam hal ini para pengusaha atau pemilik modal akan benar-benar memenuhi kewajiban bersama dan pemerintah menjalankan tugas-tugas serta peran yang menentukannnya, pemerintah seharusnya merumusakan atau menetapkan implementasi tujuan-tujuan kolektif para pemilik kapal isap sehingga terwujudlah kemakmuran warga.
Seperti yang telah dibahas di atas, hasil karya Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Universitas Bangka Belitung yang bekerja sama dengan PT.Timah Tbk dilatar belakangi maraknya keberadaan TI apung yang menelan banyak korban akibat kecelakaan kerja TI apung tersebut. Agar pembangunan di bidang teknologi ini dapat digunakan maka pemerintah dan pihak investor yang mempunyai usaha di TI apung ini hendaknya mencari lokasi yang tidak menggangu kelestarian biota laut yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan. Sebagai mahluk sosial yang punya motif ekonomi seharusnya terjalin kerjasama agar keduanya saling diuntungkan dan untuk menghindari konflik. Dalam hal ini Pemerintah tentunya berperan sebagai mediator bukan menjadi provokator yang melindungi pihak investor.
III. Kesimpulan
· Masyarakat desa Rambat tidak mendukung proses pembangunan di bidang teknologi yang diciptakan oleh Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Universitas Bangka Belitung yang bekerja sama dengan PT.Timah Tbk karena lokasi beroperasinya kapal isap mini berada diperairan yang terdapat bagan-bagan nelayan yang mayoritas mata pencahariannya sebagai nelayan
· Orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kapal isap ini merupakan motor penggerak atau tenaga pembangunan, namun pembangunan itu sendiri membawa dampak negative karena masyarakat yang bekerja sebagai nelayan tidak menerima beroperasinya kapal isap tersebut.
· Nelayan di Desa Rambat belum memiliki sifat keterbukaan terhadap pembaruan serta perubahan dalam rangka modernisasi.
· Proses pembangunan di bidang teknologi, khususnya dalam permasalahan ini yaitu Kapal Isap Mini masih mengalami kendala karena Nelayan Desa Rambat belum begitu memahami tentang modernisasi.
· Penerapan IPTEK seharusnya berbasiskan wawasan lingkungan serta bersinergi dengan kelestarian dan biota laut yang juga merupakan asset dibidang kelautan.
· Perlunya pendekatan psikologis dan pendekatan budaya dalam masyarakat yang bekerja sebagai Nelayan di Desa Rambat agar dapat menerima perubahan dan pembaharuan baik secara mental maupun tata nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tersebut.
· Pemerintah seharusya transparan dalam mengeluarkan izin operasional TI apung agar dapat menghindari konflik.
IV. Daftar Pustaka
Buku :
Anthony Giddens. 2003. Run Away World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
A Paranto Pius dan Al Barry M.Dahlan. 1994. Kamus Ilmiah Populer. Arkola : Surabaya.
Piotr Sztompka. 1993. Sosiologi Perubahan Sosial. Prenada: Jakarta.
Rahman, Bustami dan Yuswadi, Hary. 2005. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Jawa Timur : Kelompok Peduli Budayadan Wisata Daerah.
Sumaatmaja Nursid. 2005. Manusia dalam konteks social, budaya, dan lingkungan hidup. CV. Alfabeta : Bandung
Dokumen lain :
Harian Pagi Bangka Pos edisi 2 Juni 2008 dan edisi 20 Juni 2008.
|
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Postingan
Posting Komentar